Daerah Tertinggal Mengejar Ketertinggalan

Menurut data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Republik Indonesia, terdapat 183 kabupaten yang masih berada dalam kategori “daerah tertinggal”. Angka ini mencapai 37% dari keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia yang jumlahnya 497 kabupaten/kota. Selain memenuhi ikrar kemerdekaan Republik Indonesia untuk mensejahterakan keseluruhan rakyat dalam keadilan sosial, keberhasilan memajukan daerah tertinggal akan meningkatkan ketahanan nasional, mengingat 183 kabupaten tertinggal ini justru menempati sekitar 50% luas wilayah Indonesia.

Mengapa masih ada daerah tertinggal dan mengapa sebagian daerah lain telah maju?. Jawaban atas pertanyaan ini penting untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh KPDT, kementerian lain dan pemerintah daerah terkait.

Meminjam khasanah ilmu ekonomi dan manajemen, awalnya para ahli beranggapan bahwa kemajuan suatu negara atau daerah dipengaruhi secara dominan oleh sumber daya internal yang mereka miliki seperti tanah, tenaga kerja dan modal (baca juga: kekayaan sumber daya alam bagi suatu daerah).

Tetapi pendapat tentang pentingnya kekayaan sumber daya internal ini semakin dikritisi, karena ternyata beberapa negara maju, seperti Singapura dan Jepang sebagai contoh klasik, tidak memiliki kelebihan ini. Ahli manajemen strategi terkemuka dari Harvad Business School, Michael E Porter, berdasarkan penelitiannya (Green and Competitive, 1995), mengemukakan bahwa dalam era globalisasi, sumber daya yang tidak dimiliki dapat diperoleh dari tempat lain, sehingga daya saing antar wilayah akan lebih ditentukan oleh produktivitas, spesialisasi, kualitas, dan inovasi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Pendapat Porter ini memberikan janji besar bagi daerah tertinggal, yang rata-rata, menurut data KPDT (Booklet KPDT dalam www.kemenegpdt.go.id, diakses pada 30 Oktober 2010, pkl.09.15), berada di daerah yang minim kekayaan alam, masih terisolir, dan masih minim sarana dan prasana. Kemajuan daerah mereka akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka sendiri, karena bicara produktivitas, kualitas, inovasi adalah bicara tentang kemauan dan kehendak pribadi untuk mencapainya, walaupun ketika alam tidak memberi mereka kelebihan.

Dan berangkat dari sini pula, salah satu strategi penting pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah tertinggal, selain kebijakan yang bersifat perangkat keras (permodalan, akses pasar, ketrampilan, dll), adalah menggarap budaya baru atau meningkatkan budaya lama dalam daerah tertinggal yang selaras dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal.

Budaya sebagai Basis Kemajuan

Budaya seringkali dilupakan oleh para pengambil kebijakan, padahal perannya telah terbukti memberi kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Weixing Chen, akademisi dari East Tenesse State University, telah mengungkap pengaruh budaya dalam keberhasilan Propinsi Shandong Republik Rakyat Cina, menjadi propinsi terbaik/tertinggi di Cina dalam jumlah produksi pertanian, perikanan, peternakan (“The Political Economy of Rural Industrialization in China; Village Conglomerates in Shandong Province”, Modern China, Vol. 24, 1998).

Budaya masyarakat Shandong dalam bentuk kerja keras, semangat bersaing/berusaha dan loyalitas memberi pengaruh positif terhadap produktifitas mereka. Lebih dari itu, para pemimpin desa dan pemimpin kelompok tani/usahawan juga berhasil membentuk budaya baru dalam bentuk kolektifitas petani/usahawan di desa-desa Shandong ini.

Contoh budaya kolektifitas yang dibangun oleh para pemimpin desa, petani/usahawan di Shandong ini dengan mudah dijelaskan dalam ilmu ekonomi sebagai usaha pembentukan skala ekonomis dalam industri, yaitu usaha peningkatan produksi dengan biaya yang lebih rendah. Misalnya, satu truk yang dimiliki seorang petani dapat dimanfaatkan juga oleh petani yang lain untuk mengangkut hasil produksi. Merelakan truk untuk dipakai atau disewa oleh petani lain hanya bisa didorong dengan faktor budaya, yaitu budaya kolektif.

Jepang sebagai negara maju juga digambarkan sebagai negara yang memiliki kultur kerja keras, semangat bersaing tinggi, loyal, dan kolektifitas. Ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti (Wolferen, 1989; Dale, 1986; Garon, 1987). Kultur ini telah membantu Jepang menjadi negara yang sangat kompetitif di dunia.

Budaya pendukung pertumbuhan ekonomi ini bisa sangat beragam, mulai dari kerja keras, kerja sama/kolektifitas, kompetitif, pengambil risiko, pembelajar, tidak mudah menyerah, inovatif dan kreatif, dll. Untuk memudahkan, serangkaian budaya ini disebut saja sebagai budaya ekonomi, yaitu budaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dan kabar gembiranya, diluar bahwa budaya merupakan warisan pendahulu, budaya dapat juga diciptakan oleh masyarakat sekarang berdasarkan realita yang mereka hadapi, termasuk budaya ekonomi ini. Persis seperti pemimpin desa di Shandong yang membangun budaya koletifitas petani dan usahawan mereka. Dan dalam hal ini, pemerintah, baik melalui KPDT maupun pemerintah setempat, memiliki peran untuk menggarap faktor budaya ekonomi ini melalui kebijakan pembangunan mereka.

Contoh kebijakan implementatif yang bisa dilakukan pemerintah antara lain: pemerintah mengarahkan pemimpin kelompok usaha, penanam modal, atau lembaga pembiayaan untuk menerapkan peraturan yang mengembangkan budaya ekonomi, karena ketaatan pada aturan akan melahirkan kebiasaan, dan kemudian bergerak menjadi budaya. Misalnya: pemodal dan perbankan memberikan dana atau kredit dalam pola bisnis yang lazim bukan berbasis kedermawanan, termasuk menerapkan denda yang jelas atas setiap kerugian investasi.

Pemerintah dapat pula mendorong usahawan yang ada di daerah tertinggal untuk membangun budaya ekonomi bagi mereka sendiri dan karyawan mereka. Para usahawan diarahkan untuk menerapkan aturan yang baku mengenai penilaian atas kinerja para pekerja mereka.

Dan intervensi dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan lembaga-lembaga pelatihan akan sangat efektif untuk membangun budaya ekonomi. Memberikan pemahaman sejak dini akan membuat budaya ekonomi lebih mudah tertanam dan terpendam dalam kebiasaan sehari-hari mereka. Termasuk dalam aspek ini adalah melibatkan para tokoh agama untuk membantu membangun budaya ekonomi di antara penganut agama.

Ini hanyalah contoh-contoh rekayasa sosial untuk membangun dan mengembangkan budaya ekonomi. Yang terawal tentu saja, pemerintah harus mulai sadar bahwa pembangunan dan pengembangan faktor budaya ekonomi tidak bisa dilepas dari kebijakan pemerintah untuk pembangunan daerah tertinggal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: